ID | EN

Tata Kelola Perusahaan (CGC)

Tata Kelola Perusahaan

Salah satu bentuk tanggung jawab Perusahaan kepada Pemangku Kepentingan khususnya Pemegang Saham adalah dengan menjaga kepercayaan melalui praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG (Good Corporate Governance). Perseroan berkomitmen dalam setiap keputusan yang diambil harus berlandaskan pada asas-asas dan prinsip-prinsip GCG.

Perseroan juga yakin bahwa penerapan GCG yang komprehensif dan menyeluruh, dapat membawa Perseroan menjadi Perusahaan yang memberikan nilai bagi Pemegang Saham, serta menjaga kesinambungan operasi Perusahaan pada masa yang akan datang.

Sebagai perusahaan nasional dengan jangkauan internasional, sekaligus sebagai entitas dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, PT Pertamina International Shipping (PIS) sebagai Subholding Integrated Marine Logistics berkomitmen penuh menerapkan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG) dengan sebaik-baiknya, sebagai salah satu semangat utama dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang berkelanjutan.

Penerapan Praktik GCG berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN diartikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses, dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Komitmen GCG atau GCG Code dalam Perusahaan merupakan kristalisasi dari kaidah-kaidah GCG, peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai budaya yang dianut, visi dan misi serta praktek-praktek terbaik (best practices) GCG.

Pedoman GCG yang telah disusun menjadi acuan bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan serta menjadi acuan bagi Stakeholder lainnya dalam berhubungan dengan Perusahaan. Sekaligus menjadi payung dalam penyusunan Pedoman Perusahaan serta peraturan teknis lainnya sesuai kebutuhan dalam mendorong tata kelola perusahaan yang efektif.

Tujuan Penerapan GCG

Adapun tujuan penerapan GCG menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, adalah:

  1. Mengoptimalkan nilai-nilai Perseroan agar senantiasa mampu mempertahankan posisinya di pasar serta dapat mencatat pertumbuhan yang berkelanjutan demi merealisasikan visi, misi, dan tujuan Perseroan.
  2. Mampu mewujudkan pengelolaan perusahaan yang profesional, efektif dan efisien, serta dapat memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian masing-masing organ Perseroan.
  3. Mendorong setiap organ Perseroan untuk selalu menjunjung tinggi etika bisnis dan nilai-nilai moral saat membuat sebuah keputusan, serta senantiasa mendasarkan tindakannya pada perundang-undangan yang berlaku, dan kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan, terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.
  4. Meningkatkan kontribusi Perseroan di dalam perekonomian nasional.
  5. Mendukung pemerintah untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif terhadap perkembangan investasi nasional.

Prinsip dan Pedoman GCG

Transparansi

Penjelasan
Prinsip transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perseroan. Perseroan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah keterbukaan informasi yang berlaku bagi Perseroan.

Transparansi juga mencakup hal-hal yang relevan dengan informasi yang dibutuhkan oleh publik berkaitan dengan produk dan aktivitas operasional Perseroan yang secara potensial dapat memengaruhi perilaku pemangku kepentingan.

Implementasi

  1. Penyusunan dan penjelasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan.
  2. Pembuatan Laporan Tahunan.
  3. Laporan Keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, semester, dan triwulan.


Akuntabilitas

Penjelasan
Prinsip akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki seseorang, atau satuan kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan Perseroan.

Akuntabilitas ini meliputi penjelasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, pelaporan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, serta pertanggungjawaban atas aktivitas dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut.

Implementasi

  1. Pembagian tugas yang jelas untuk masing-masing organ Perseroan, termasuk dalam hal perincian tugas dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, serta kinerjanya baik secara kolegial maupun individual.
  2. Menerapkan check and balance system.
  3. Memiliki standar kinerja untuk semua jajaran atau level organisasi yang telah disepakati bersama, konsisten terhadap implementasi nilai-nilai Perseroan (corporate values), sasaran usaha, dan strategi Perseroan, serta memiliki sistem reward and punishment.
  4. Memiliki sistem pelaporan berkala dan senantiasa mengevaluasi pencapaian serta kinerja Perseroan.


Pertanggungjawaban

Penjelasan
Prinsip pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Implementasi

  1. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta regulasi lainnya di bidang pasar modal, industri, konstruksi dan lingkungan yang relevan bagi Perseroan.
  2. Melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk melakukan wajib pungut dengan baik dan tepat waktu.
  3. Menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility).


Kemandirian

Penjelasan
Prinsip kemandirian yaitu keadaan dimana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Implementasi

  1. Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing organ Perseroan.
  2. Baik pemegang saham maupun Dewan Komisaris Perseroan tidak diperbolehkan untuk mengintervensi dalam hal kepengurusan Perseroan.
  3. Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan di dalam setiap proses pengambilan keputusan dengan menandatangani pakta integritas.
  4. Menerapkan kebijakan dan sistem yang dapat meminimalisir terjadinya benturan kepentingan.


Kewajaran

Penjelasan
Prinsip kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi

  1. Pemegang Saham berhak menghadiri dan memberikan suara di dalam RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar Perseroan.
  2. Perseroan memperlakukan seluruh rekanan secara adil dan transparan.
  3. Perseroan berupaya untuk menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif bagi seluruh karyawan sebagaimana telah tertuang di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya.

Penerapan GCG

Penerapan GCG secara konsekuen dan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila ada komitmen yang kuat dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan.

Oleh karena itu, PIS selalu melaksanakan prinsip dasar penerapan GCG seperti memastikan adanya komitmen dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku, memiliki tata kelola hubungan antar Organ Perusahaan serta memiliki tata kelola hubungan dengan pemangku kepentingan (Stakeholders).

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Dalam rangka memperkuat implementasi prinsip-prinsip GCG, Perseroan telah membangun suatu Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System/”WBS”) yang berfungsi sebagai sarana untuk mencegah, mengungkapkan pelanggaran atau tindak kecurangan yang terjadi di Perseroan. Pembentukan WBS Perseroan sekaligus sebagai bentuk upaya Perseroan dalam membangun Fraud Control System (FCS) sebagaimana telah diatur di dalam TKO (Tata Kerja Organisasi) No. B-0011/PIS10000/2019-S0 PT Pertamina International Shipping ("PIS").

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN DAN PENANGANAN PENGADUAN

Dalam melakukan penyampaian laporan atas pelanggaran, pelapor dapat mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan yang tertera dalam TKO Whistle Blowing System (WBS) PT Pertamina International Shipping ("PIS") yaitu:

1. Pelapor membuat pengaduan/penyingkapan dan mengirimkannya kepada Konsultan WBS melalui sarana/media sebagai berikut:

    a. Telepon: +62 21 3815909, 3815910, 3815911 

    b. Website: https://pertamina-pis.com 

    c. Email: pertaminaclean@tipoffs.com.sg 

    d. Fax: +62 21 3815912 

    e. SMS/WA: 08118615000 

    f. Kotak Surat: Tip-Offs Anonymous Pertamina Clean, PO BOX 2600 JKP 10026 

2. Konsultan WBS menerima seluruh pengaduan/penyingkapan, mencatat dan menuangkan ke dalam format standar yang menghasilkan: 

    a. Laporan penerminaan kontak; 

    b. Laporan sesuai kategori lingkup pengaduan/penyingkapan; 

    c. Laporan diluar kategori lingkup pengaduan/penyingkapan; 

    d. Laporan penyingkapan (disclosure report).

3. Konsultan WBS menyampaikan laporan penyingkapan (disclosure report) dalam format web ke dalam e-room, yang dapat diakses secara online oleh fungsi Corporate Secretary dan Komisaris Utama dalam hal terlapor adalah Direktur Utama. Untuk mengetahui dan memastikan bahwa pengaduannya diterima dan ditindakanjuti, Pelapor setiap saat dapat menghubungi konsultan WBS melalui sarana yang telah Pelapor gunakan sebelumnya.

4. Dalam hal terlapor adalah Pekerja, Fungsi Internal Audit melakukan Pulbaket dan membuat resumenya kemudian mempresentasikan kepada CCO. Berdasarkan hasil presentasi tersebut, CCO memutuskan tindak lanjut: 

    a. Diteruskan kepada Fungsi terkait, jika pengaduan bukan termasuk kecurangan (fraud). 

    b. Tindak lanjut atas laporan pengaduan WBS: 

        - Ditutup, jika pengaduan tidak memenuhi unsur 5W 1H (what, when, where, who, why, how). 

        - Ditutup, jika kesimpulan penelaahan awal/klarifikasi tidak mengandung unsur kebenaran. 

        - Disampaikan kepada Direktorat teknis terkait dan Fungsi Human Capital untuk pemberian sanksinya jika kesimpulan penelaahan awal/klarifikasi mengandung unsur kebenaran. 

    c. Jika laporan pengaduan termasuk kecurangan: 

        - Disampaikan kepada Fungsi Internal Audit 

         * Untuk proses pendalaman setelah dilakukan penelaahan awal oleh Fungsi Corporate Secretary dan mengandung unsur kebenaran. 

         * Tanpa dilakukan penelaahan awal oleh Fungsi Corporate Secretary apabila fungsi Internal Audit sedang melakukan penelaahan awal. 

       * Fungsi Compliance dapat meminta bantuan namun tidak terbatas kepada Fungsi Security, Bunker & Operation Compliance (BOC) dan Internal Audit dalam proses tindak lanjut laporan pengaduan. 

     * Fungsi Corporate Secretary dapat bekerja sama dengan eksternal investigator jika substansi pengaduan/penyingkapan terkait dengan citra/reputasi Perusahaan dan/atau menimbuIkan kerugian yang besar.


PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR 

Perseroan senantiasa memberikan jaminan perlindungan kepada setiap pelapor sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan dan best practices yang berlaku umum dalam hal penyelenggaraaan WBS. Terkait hal tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan Perseroan kepada para pelapor, antara lain: 

1. Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme. 

2. Identitas Pelapor dijamin kerahasiannya oleh Perusahaan. 

3. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan kepada pihak manapun. 

4. Perlindungan ini juga berlaku bagi pekerja yang melaksanakan penelaahan awal/klarifikasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan. 

5. Dalam memberikan perlindungan Perusahaan dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 

6. Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan. 


PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN 

Berdasarkan Memo tanggal 9 Juli 2020 dilakukan peralihan pengelolaan dari Fungsi Legal Counsel and Compliance (Chief Legal Counsel and Compliance/ CLCC) kepada Fungsi Internal Audit (Chief Audit Executive/CAE).

1. Konsultan WBS 

Konsultan WBS Perusahaan (Konsultan WBS) adalah badan hukum baik yang bersifat orang perseorangan maupun badan usaha (perusahaan) yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk menerima dan mengelola semua pengaduan yang berhubungan dan terkait dengan WBS PT Pertamina International Shipping ("PIS") dan/ atau Whistle Blowing System (WBS) PT Pertamina International Shipping ("PIS") melalui sarana e-room. 

2. Chief Audit Executive 

Chief Audit Executive (CAE) adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama yang bertanggung jawab atas program kepatuhan perusahaan dan memastikan bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan pekerja mematuhi peraturan dan ketentuan baik pemerintah, perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku serta perilaku organisasi sesuai dengan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) Perusahaan. 

3. Tim Pulbaket 

Tim Pulbaket adalah tim yang bertugas untuk melakukan penelaahan awal/klarifikasi terkait dengan pengaduan yang disampaikan oleh pelapor.


REWARD & PUNISHMENT 

1. Penghargaan bagi Pelapor

Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas terbuktinya laporan pelanggaran sesuai kebijakan Perusahaan, sehingga perusahaan terhindar dari kerugian baik secara materi maupun non materi.

2. Sanksi bagi Pelapor yang Menyampaikan Laporan Palsu

Bagi yang mengirimkan laporan palsu atau berupa fitnah atau laporan yang mengandung unsur itikad tidak baik yang merugikan perusahaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan internal perusahaan ada/atau dilaporkan kepada Penegak Hukum. 


UNDUH INFOGRAFIS INFO CARA PELAPORAN

UNDUH INFOGRAFIS INFO SKEMA PELAPORAN

Sistem Manajemen

HSSE

1. Kebijakan HSSE

PT Pertamina International Shipping (PIS) sebagai Subholding Integrated Marine Logistics dalam melaksanakan seluruh kegiatan usahanya selalu mengedepankan aspek HSSE yaitu Health, Safety, Security, and Enviromental, untuk memberikan Iayanan yang kompetitif dan handal kepada pelanggan, keselamatan pengoperasian kapal dan perlindungan lingkungan.

Kami berjuang untuk mencapai zero human injury, zero loss of life, zero occupational illness, zero environmental pollution dan zero property damage. 

Untuk mencapai tujuan di atas, kami berkomitmen untuk:
- Sepenuhnya mendukung Kebijakan K3LL Korporat PT Pertamina (Persero) 
- Mengedepankan kepemimpinan yang aktif, menetapkan tujuan, peran dan tanggung jawab yang jelas terkait HSSE 
- Memastikan semua kegiatan usaha don operasional kapal sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan yang berlaku serta mengikuti industry best practices
- Melakukan perbaikan, peningkatan kinerja dan peningkatan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan melalui keterlibatan aktif dari setiap pekerja
- Mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan menyediakan tempat kerja yang sehat dan aman
- Mencegah pencemaran lingkungan dan penggunaan sumber daya secara bijak dan terkendali
- Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko dengan penerapan manajemen risiko dan menyediakan perlindungan terhadap semua kegiatan yang berbahaya
- Mengembangkan dan menjalankan sistem manajemen yang efektif dan efisien, menyediakan sumber daya dan pelatihan untuk mendukung keselamatan operasional kapal dan perlindungan Iingkungan
- Membangun kemampuan organisasi yang andal dengan budaya HSSE dan tata nilai perusahaan yang kuat


2. Kegiatan

1. 15 elemen SLSR (Shipping Life Saving Rules)
Shipping Life Saving Rules (SLSR) terdiri dari 15 area/jenis pekerjaan yang secara statistik berpotensi terjadinya fatality incident, dan harus dilakukan upaya pengendalian risiko untuk mengurangi potensi terjadinya fatality incident, sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara aman dan di lingkungan kerja yang aman.

SLSR wajib diimplementasikan oleh semua pekerja, mitra kerja, kontraktor dan tamu yang bekerja di seluruh wilayah operasional Pertamina International Shipping (PIS), Anak Perusahaan, Cucu Perusahaan dan Joint Venture.


2. 3 Golden Rules
3 Golden Rules (Patuh, Intervensi dan Peduli) sebagai prinsip dasar HSSE Leadership & Behavior bagi seluruh insan Pertamina dan Mitra Kerja Pertamina sehingga tercipta budaya keselamatan kerja yang menghormati nilai-nilai GCG, pro-aktif, dan saling peduli akan keselamatan sebagai keluarga besar Pertamina.


3. CSMS (Contractor Safety Management System)
Contractor Safety Management System (CSMS) adalah sistem yang dibuat untuk memastikan bahwa kontraktor yang bermitra dengan Pertamina International Shipping (PIS) telah memiliki sistem manajemen HSE, memenuhi persyaratan HSSE yang berlaku di Pertamina International Shipping (PIS)  dan mampu menerapkan persyaratan HSE dalam kontrak pekerjaan yang dilakukan. 


4. HSSE Beyond Culture 
HSSE Beyond Culture adalah ekspektasi budaya kerja HSSE, dimana kompetensi pengendalian risiko dan kepatuhan aspek HSSE menjadi “Way of Life”, yang melekat di setiap insan PERTAMINA, dengan “membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan” dalam setiap aktivitas kerja sehari-hari dan juga kehidupan sehari-hari.

Di tengah dinamika dan tantangan pertumbuhan Pertamina, maka seluruh Pekerja Pertamina dan Mitra Kerja Pertamina harus memiliki kinerja tidak sekedar memenuhi syarat minimum dari peraturan/ perundangan yang berlaku, namun untuk lebih jauh memastikan efektivitasnya dalam menghindari kecelakaan baik untuk diri sendiri maupun lingkungannya.

5. SUPREME (Sustainability Pertamina Expectations for HSSE Management Excellence)
SUPREME (Sustainability Pertamina Expectations For HSSE Management Excellence) merupakan Sistem Manajemen untuk mengintegrasikan praktik-praktik HSSE terbaik/kelas dunia secara terstruktur dan sistematis pada tingkat Korporat, Direktorat, Unit Operasi, dan Anak Perusahaan Pertamina, serta memastikan bahwa praktik-praktik HSSE tersebut memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan bisnis secara keseluruhan, mengelola risiko yang terkait dengan bisnis, dan menetapkan serta mencapai target bisnis, HSSE, dan target Pertamina lainnya (KPI, sasaran, dan/atau target lainnya).

Sistem Manajemen HSSE (SUPREME) ini didasarkan pada pemenuhan peraturan perundangan yang berlaku seperti SMK3, SMP Perkap 24/ 2007, dan Proper KLHK serta standar sistem manajemen internasional seperti ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000, ISO 27001, ISO 28000, ISO 31000, ISO 39001, ISO 45001, ISO 50001, dan standar lainnya. Selain itu, Manajemen Keselamatan Proses juga menjadi dasar dari Sistem Manajemen HSSE ini. Dalam menjalankan operasionalnya, Pertamina mengelola risiko Keselamatan Kerja dan Keselamatan Proses.




Prosedur PSA & Vetting Kapal – dapat diakses pada tautan berikut.

...

ISO 9001:2015 UKAS Certificate

...

ISO 14001:2015 KAN Certificate

...

ISO 45001:2018 UKAS Certificate

...

ISO-9001-2016 Certificate